IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Direktur Rumah Sakit Hajja Andi Depu Polewali, dr Anita angkat bicara terkait tuntutan Aliansi Pemuda Polman bersatu yang menuding adanya dugaan tindakan pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Hajja Andi Depu dan dugaan Mark up Klaim BPJS Kesehatan dari pihak Rumah Sakit.
Anita membantah tudingan massa aksi tersebut. Menurutnya, proses pengadaan alkes bersumber dari DAK tahun 2024 itu masih sementara berproses.
“Tidak benar bahwa alkes dibeli tidak sesuai spek seperti yang disampaikan dan kami mengikuti regulasi dalam pengadaan alkes melalui ecatalog,” kata Anita dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (30/4/2024).
Selain itu, ia juga membantah pernyataan massa aksi terkait adanya dugaan mark up terhadap pasien anak yang menjalani perawatan di RSUD Hajja Andi Depu.
“Tidak benar adanya dugaan mark up pasien anak seperti yang disampaikan. Saat ini Pemda membuat program UHC dan membayarkan iuran ke BPJS bukan ke RS,” ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Polewali Mandar bersatu, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Sulawesi Barat, Selasa (30/4/2024).
Dengan membawa umbul-umbul yang bertuliskan protes terhada Rumah Sakit Hajja Andi Depu, Polewali, para pendemo ini turun kejalan untuk menyoroti berbagai permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut.
Masaa aksi juga mblokade jalan Trans Sulawesi dengan cara membakar Ban bekas di tengah jalan, dan melakukan orasi secara bergantian. Akibatnya kendaraan tidak dapat melintas dijalan tersebut, polisi yang berjaga di lokasi terpaksa mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya.
Dalam orasinya massa aksi menyuarakan persoalan adanya dugaan tindakan pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Hajja Andi Depu dan adanya dugaan permainan terkait Klaim BPJS Kesehatan dari pihak rumah sakit, dimana kuat dugaan pihak RD melakukan Mark Up biaya perawatan terhadap pasien di rumah sakit tersebut.
