IDENTITAS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Prabowo hadir mengenakan setelan safari berwarna krem dengan peci hitam. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kondisi rakyat. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahannya tetap berpijak pada amanat rakyat.
“Saya akan terus berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia, menjaga persatuan, serta memastikan negeri ini berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan martabat,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan para peserta munas.
Penutupan Munas VI PKS ini dihadiri ketua partai politik (parpol), tokoh agama hingga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Ketua parpol yang terlihat hadir yakni Ketua Umum (Ketum) Demokrat yang sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Ketenagakerjasn Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Sementara dari tokoh agama hadir Ketum Wahdah Islamiyah K.H. Zaitun Rasmin. Terkait kehadirannya di penutupan Munas VI PKS ini, Zaitun mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah memang aktif menjalin kerja sama dengan berbagai elemen bangsa.
“Wahdah Islamiyah memang selalu aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai elemen bangsa, terutama dalam bidang dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Kehadiran kami di sini (Penutupan Munas VI PKS) sebagai bentuk silaturahmi sekaligus untuk menjalin kolaborasi dengan sesama elemen bangsa,” ujarnya.
Hasil Munas VI PKS menegaskan diri sebagai partai yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik praktis. PKS juga menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia sebagai prioritas utama.
PKS juga menyatakan, meski mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetap akan kritis dan konstruktif pada program yang dinilai belum sesuai pelaksanaannya di lapangan sehingga bisa berjalan optimal. (*)
