IDENTITAS.CO.ID, JAKARTA – Bupati Enrekang Muslimin Bando memenuhi undangan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023.
Muslimin bersama para kepala daerah yang diundang menerima Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kategori Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2023.
Adapun mengenai kasus stunting wilayahnya, Muslimin mengatakan kinerja percepatan penurunan stunting di Enrekang menjadi yang terbaik di Sulsel.
“Prevalensi stunting Enrekang turun secara konsisten 5 persen per tahun. Dari 35.1 persen pada 2018, sampai 19.04 persen pada 2023 (Februari),” ungkapnya.
Penurunan stunting Enrekang kata Muslimin melanjutkan, melampaui target rata-rata nasional yakni 3.8 persen per tahun.
“Meski demikian, kita tak henti-hentinya bekerja. Target kita ke depan zero new stunting atau tidak ada kasus stunting baru. Sementara yang ada sekarang kita tangani intensif,” jelas Muslimin.
Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemda. Namun ia menegaskan perlunya peningkatan langkah strategis dan intervensi.
“Masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” paparnya.
Lebih jauh, Wapres mengemukakan, perlunya mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap.
“Pada intervensi sensitif, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian,” pinta Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat ini.
Wapres mengingatkan, Pergantian tampuk kepemimpinan di daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan,” pungkas Wapres. (***)
