Masyarakat Enrekang, kata Bupati, memiliki kemandirian pangan yang tinggi. Artinya, banyak hal yang tidak perlu dibeli. Sayur mayur, buah, kopi, rerata tersedia di kebun sendiri, sehingga jumlah pengeluaran masyarakat relatif kecil.
“Semoga kedepan ini bisa kita evaluasi bersama, agar Enrekang tidak melulu dicitrakan negatif soal kemiskinan. Padahal, data BPS juga menunjukkan Indeks Pembangunan kita terbaik kedua dibandingkan seluruh kabupaten lain se-Sulsel,” urai Bupati.
Sementara Plt Kepala BPS Hasbullah banyak menjelaskan mengenai masukan Bupati.
Hasbullah mengakui BPS masih terus bekerja untuk merumuskan model pendataan kesejahteraan keluarga, termasuk mengenai angka kemiskinan ekstrem. Hal itu pula yang menjadi dasar digelarnya Forum Konsultasi Publik ini.
BPS mengharap dukungan Bupati dan jajaran dalam FKP ini. Dimana akan dilakukan validasi silang, dan musyawarah mufakat. Hasilnya menjadi dasar penentuan kelompok kesejahteraan keluarga.
“Dengan dukungan Bupati dan masyarakat, kita bisa mendapat basis data yang akurat, dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan,” pungkas Hasbullah. Ed/Br (***)
