IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Sejumlah petani dari Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat, menyampaikan keluhannya kepada Anggota DPRD Polman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di ruang aspirasi DPRD Polman, Selasa (24/01/2023).
Ada 3 keluhan petani yang disampaikan kepada DPRD Polman sangat urgen untuk di sampaikan. Keluhan tersebut mengenai penanganan banjir akibat pendangkalan sungai di Matakali, kelangkaan pupuk subsidi, dan kelangkaan solar.
Dalam RDP yang di gelar oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga di hadiri Dinas PUPR dan BPBD Polman.
Ketua kelompok Tani, Zaenal Wahidin, mengatakan, sejak 2001 sungai Matakali tidak pernah di normalisasi, sehingga saat musim hujan air sungai sering kali meluap ke area persawahan.
“Setiap hujan turun pasti terjadi banjir, merendam sawah para petani, kami seringkali merugi,” kata Zaenal Wahidin saat RDP berlangsung.
Menurutnya, petani yang ada di sekitar sungai Matakali sering mengalami kerugian, lantaran setiap hujan turun terjadi banjir dan merendam sawah para petani.
“Karena, apa yang kita mau pupuk, kalau terjadi banjir, apa yang kita mau tanam kalau sering banjir,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan para petani, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polman, Andi Afandi Rahman, menyebut sungai Mataki bukanlah kewenangan dari BPBD Polman melainkan kewenangan Balai Sungai, meski demikian pihaknya berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut ke pihak yang berwenang.
“Ini bukan kewenangan kami, melainkan kewenangan pihak balai sungai. Tapi bukan berarti kami tinggal diam, kita bangun komunikasi ke pihak balai untuk penanganan secepatnya,” ujarnya.
Ia mengaku pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak balai untuk segera mengatasi pendangkalan sungai Matakali.
Selain itu, Ia juga mengaku sudah komunikasi dengan pihak PUPR Polman untuk sama-sama mengatasi masalah tersebut.
Hal senada juga di ungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (PUPR) Polman, Husain Ismail.
Menurutnya, saat ini ia telah mengupayakan menyusun dokumen perencanaan untuk diserahkan ke pihak balai wilayah sungai.
“Apa yang menjadi keluhan para petani, sudah sempat di sampaikan ke pihak balai di Mamuju,” ungkapnya.
Pihak balai sungai mengaku sudah pernah turun melihat langsung atau survei kondisi sungai, dan telah meminta dokumen perencanaan, yang saat ini akan di susun pihak PUPR Polman.
