IDENTITAS.CO.ID, POLMAN — Sejumlah kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman.
Kedatangan para kepala desa ini bertepatan saat perayaan HUT Polman yang ke 65 tahun, yang di gelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Polman, Minggu (29/12/2024).
Mereka datang untuk audiens dengan para anggota DPRD Polman terkait gaji atau penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang hingga saat ini belum terbayarkan oleh pemerintah daerah.
Para Kepala Desa ini diterima diruang Aspirasi dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman dan Pimpinan DPRD Polman.
RDP itu digelar usai rapat paripurna HUT Polman di ruang aspirasi DPRD Polman yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Polman, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Polman, Pimpinan DPRD Polman, Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman serta sejumlah kepala desa.
“Kami hadir di DPRD Polman bersama puluhan kepala desa menggunakan kostum hitam-hitam sebagai simbol dan bentuk kekecewaan kepada Pemerintah Daerah Polman karena seolah-olah kami pemerintah desa ini dipermainkan, karena Siltap kami belum dibayarkan,” kata Ketua APDESI Polman, Haidir Jalil, saat RDP digelar.
Ketua APDESI juga menyampaikan rasa kecewa kepada pihak Bank Sulselbar tempat uang desa bernaung.
Menurutnya, pihak BPD tidak membayarkan, hanya tarik setor dan dimintai rekening untuk dimasukkan dana itu ke rekening pribadi.
“Selama ini kami sebenarnya menjerit di dalam hati tapi karena menghargai pimpinan makanya kami diam, tapi hari ini teman-teman desa bersepakat cukuplah tahun 2024 kita diperlakukan seperti ini dan tidak terjadi lagi untuk tahun 2025,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan para aparat desa, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Tri Sumadana menjelaskan jika pihaknya telah mendalami persoalan yang terjadi dan melakukan koordinasi pengendalian keuangan diakhir tahun 2024.
“Persoalan ini mungkin merupakan dampak dari kondisi keuangan kita di Tahun 2023 dimana pada tahun 2024 keuangan daerah mengalami defisit. Sehingga kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Keuangan, Nawir. Ia menyebut kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga tahun 2023 kemarin Polman berutang hingga ratusan miliar.
“Itu dampak dari Tahun 2023 kemarin dan Polman mengalami gagal bayar atau utang kurang lebih Rp104 miliar termasuk utang kepada pemerintah desa kemarin sebanyak Rp9 miliar dan itu kami bayarkan di Tahun 2024,” ungkapnya.
