IDENTITAS.CO.ID, YOGYAKARTA – Anshar Syukur, Dewan Pakar Organisasi Masyarakat 455 Militan Andalan berkesempatan menjadi salah satu panelis dalam kegiatan “Pemberdayaan dan Seminar Alumni Beasiswa Bidang Komunikasi dan Digital untuk Mendukung Kebijakan Asta Cita” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gedung Transformasi Digital, Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, dan mengundang para peserta 15 policy brief terpilih.
Kegiatan ini juga menjadi momen penting bagi pengaktifan kembali alumni beasiswa Kominfo dengan lahirnya kepengurusan tingkat pusat, dimna Anshar Syukur terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dalam perkumpulan alumni beasiswa komunikasi dan digital.
Keputusan ini menunjukkan komitmen Anshar untuk memperkuat kontribusi alumni dalam memajukan sektor komunikasi dan digital di Indonesia melalui perkumpulan alumni.
Dalam kegiatan ini, Anshar Syukur memberikan pandangannya terkait empat tema besar yang menjadi fokus utama diskusi, yakni Pendidikan Digital untuk SDM Berdaya Saing Global ; Digitalisasi Layanan Publik untuk Efisiensi dan Transparansi ; Transformasi Ekonomi Digital untuk Penciptaan Lapangan Kerja ; Pengembangan Solusi Digital untuk Pengelolaan Lingkungan ; serta Penguatan Keamanan Siber untuk Ketahanan Nasional.
Anshar Syukur, yang juga sebagai Dewan Pakar Ormas 455 Andalan ini, menyoroti bahwa dari 15 Policy Brief yang dipaparkan, hampir seluruhnya mengidentifikasi adanya permasalahan dan tantangan besar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut adalah aksesibilitas infrastruktur TIK, pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder, literasi dan keterampilan SDM TIK yang terbatas, serta regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar alumni beasiswa Kominfo dan memperkuat kontribusi mereka dalam memajukan sektor komunikasi dan digital di Indonesia. Sebagai alumni, Anshar Syukur berharap agar diskusi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. (*)
