Penulis : Andi Sajidah Talfah
Status : Mahasiswa Ilmu Sejarah Unhas
IDENTITAS.CO.ID, OPINI – Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sejak tanggal 31 Agustus 1964 hingga sekarang.
Selain untuk mengatasi kepadatan penduduk yang terjadi di Pulau Jawa, Jokowi sebagai presiden yang mempunyai program pemindahan ibu kota juga menekankan bahwa pemindahan Ibukota ini tidak hanya untuk pemerataan populasi, tetapi juga untuk pemerataan ekonomi dan infrastruktur. Menurut Jokowi, selama ini sebagian besar perputaran ekonomi Indonesia hanya terjadi di Jawa sehingga diperlukan adanya perputaran ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Berbicara soal rencana pemindahan ibu kota, hal ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu, presiden pertama RI ini berencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetapi tidak terealisasikan. Dan baru mulai dijalankan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemindahan ibu kota merupakan sebuah proyek yang besar dan memerlukan banyak dana. Berdasarkan keterangan dari Presiden Jokowi, perhitungan anggaran sementara pembangunan IKN sebesar Rp 466 Triliun. Kemudian yang menjadi pertanyaan, darimana pemerintah memperoleh uang untuk pembangunan IKN?
Berdasarkan keterangan dari Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, dana untuk pembangunan IKN akan berasal dari APBN dan investasi. Kabarnya akan ada beberapa negara yang akan berinvestasi untuk pembangunan IKN. Adapun Australia sebagai negara tetangga Indonesia, berdasarkan keterangan dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias mengatakan bilamana pihak pemerintah Australia berinvestasi di IKN, hal tersebut akan membantu mempererat hubungan ekonomi Indonesia-Australia, sedangkan dari pihak swasta Australia sendiri masih belum memiliki minat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN karena merasa tidak memiliki keuntungan bagi mereka.
Sebelum melakukan investasi pihak Australia juga masih tetap memantau hasil pemilihan umum untuk menentukan akan melakukan investasi atau tidak. Mereka terlebih dahulu harus memastikan apakah presiden yang terpilih nantinya akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo dalam pembangunan IKN, karena untuk apa mereka berinvestasi jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan.
Dengan berinvestasinya beberapa negara pada proyek pembangunan IKN ini, tentunya Indonesia akan dapat terus melanjutkan proses pembangunan. Tetapi, selain hal tersebut, juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi, seperti adanya tenaga kerja dari luar/asing yang nantinya akan masuk ke wilayah IKN akibat adanya penanaman modal oleh suatu negara atau perusahaan yang menaunginya. Tentu hal ini akan sangat merugikan masyarakat Indonesia yang sekarang juga membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi tujuan dari pemindahan ibu kota ini yaitu untuk pemerataan dan pengembangan ekonomi.
Pemerintah yang menaruh harapan besar pada proyek ini, sebaiknya tetap memperhatikan dampak yang akan terjadi ke depannya dengan melihat dari berbagai aspek. Karena daerah Ibukota adalah daerah vital yang akan menjadi haluan dari keberjalanan negara di masa yang akan datang dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. (***)
