IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Aksi Demonstrasi puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) di Kantor Bupati Polman di warnai kericuhan, pada Kamis (2/5/2024).
Massa aksi yang memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Polman dihalangi oleh petugas sehingga aksi saling dorong dengan Mahasiswa dan Satuan Polisi Pamompraja (Satpol-PP) tidak terhindarkan.
Polisi yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan maksa aksi, namun kericuhan kembali terjadi saat massa aksi kembali mencoba masuk kedalam kantor Bupati Polman.
Aksi saling dorong tersebut berhenti, setelah Sekertaris Daerah Polman menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi Mahasiswa.
Aksi demonstrasi yang digelar di kantor Bupati tersebut untuk menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya terkait masalah gaji honorer yang ada di RSUD Hajja Andi Depu Polewali, dimana ratusan honorer yang ada di RS tersebut belum mendapatkan gaji yang sesuai sehingga pemerintah daerah dianggap perlu memperhatikan nasib tenaga Kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut.
Massa aksi juga menyuarakan terkait permasalahan sampah yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik, masih banyak tumpukan sampah yangbberserakan di berbagai titik di Polewali Mandar.
Serta permasalahan toko ritel moderen yang dianggap Pemerintah terlalu mudah mengeluarkan ijin, sehingga memberikan dampak buruk kepada usaha UMKM.
“Tuntutan yang kami bawa sudah kami sampaikan dalam pertemuan dengan PJ Bupati Polman, dalam pertemuan tadi kami mendorong pembentukan CSR karena banyak perusahaan di Polman yang penggunaan dana CSRnya tidak jelas,” kata
Kordinator aksi, Adam, usai menggelar pertemuan dengan PJ Bupati Polman, di Kantor Bupati, Kamis (2/5/2024).
Menurutnya, pihaknya meminta ke PJ Bupati Polman agar penggunaan dana CSR dari perusahaan itu peruntukan kepada penanggulangan rumah tidak layak huni dan beasiswa.
“Setelah penyampaian itu, selanjutnya kami akan datang lagi untuk melihat dan merefisi peraturan terkait ritel modern tersebut yang sampai saat ini masih banyak kejanggalan yang tidak menguntungkan masyarakat banyak,” jelasnya.
