IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Polewali Mandar Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Sulawesi Barat, Selasa (30/4/2024).
Dengan membawa umbul-umbul yang bertuliskan protes terhadap Rumah Sakit Hajja Andi Depu, para pendemo ini turun ke jalan untuk menyoroti berbagai permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut.
Masaa aksi juga mblokade jalan Trans Sulawesi dengan cara membakar ban bekas di tengah jalan, dan melakukan orasi secara bergantian. Akibatnya kendaraan tidak dapat melintas di jalan tersebut, polisi yang berjaga di lokasi terpaksa mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya.
Dalam orasinya massa aksi menyuarakan persoalan adanya dugaan tindakan pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Hajja Andi Depu dan adanya dugaan permainan terkait klaim BPJS Kesehatan dari pihak rumah sakit, dimana kuat dugaan pihak RSUD melakukan Mark Up biaya perawatan terhadap pasien di rumah sakit tersebut.
Kordinator aksi, Muhammad Asrulharala, mengatakan, pihaknya menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan untuk meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Polewali segera turun tangan melakukan penyilidikan terkait adanya indikasi permainan anggaran yang terjadi di RSUD Hajja Andi Depu Polewali.
“Tuntutan kami yakni pengadaan alat kesehatan, beberapa temuan dari teman-aliansi bahwa terdapat adanya Mark Up harga pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2024, termasuk pengadaan alkes 2022 dan 2023 lalu, karena banyak temuan di sana yang tidak sesuai,” jelasnya.
Selain itu, Asrulharala juga menjelaskan jika terdapat kerja sama antara Pemerintah Daerah Polman dengan pihak Rumah Sakit terkait klaim BPJS, dimana tunggakan Pemda Polman mencapai Rp 10 miliar.
“Kita temukan terdapat warga Polman yang melakukan perawatan di RSUD Hajja Andi Depu, tagihannya mencapai Rp 350 juta, ada yang Rp 80 juta dan ada juga Rp150 juta per kepala, setelah kami investigasi semua tidak sesuai karena biaya melahirkan normal maupun sesar itu tidak sampai Rp 350 juta, makanya besar dugaan kami ada kerja sama antara Pemda Polman dan pihak RSUD,” jelasnya.
Setelah melakukan orasi di jalan, massa aksi kemudian masuk ke dalam kantor kejaksaan untuk menyerahkan dokumen kepada penyidik Kejari Polman, dokumen tersebut berupa data yang memuat jumlah anggaran biaya pengadaan alkes.
Para massa aksi berjanji akan mengawal dugaan korupsi ini sampai mendapat titik terang dan menegaskan akan kembali turun demo jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
