IDENTITAS.CO.ID, POLMAN- Perhimpunan Warga Masyarakat Peduli Mamasa (PWMPM) Mengecam Tindakan Represif Terhadap Massa Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Mamasa Pada tanggal (29/8/2023) lalu.
Sekertaris Umum PWMPM Nataniel Danunan, memgatakan, bahwa pihaknya secara kelembagaan mengecam keras dan mengutuk dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Mamasa terhadap Massa Aksi didepan Kantor Bupati Mamasa beberapa waktu lalu.
“Tindakan tersebut menggambarkan kian buruknya iklim Demokrasi di Kabupaten Mamasa pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa tidak lagi memiliki itikat baik untuk mendengarkan Aspirasi dan tuntutan dari Rakyat Mamasa,” kata Nataniel dalam keterangan rilis yang diterima pada, Jumat (1/9/2023).
Menurutnya, tindakan arogan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian saat aksi kemarin mambuat salah satu kadernya terluka, pemerintah dan pihak kepolisian harus bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut.
“Untuk itu kami secara kelembagaan Mengecam terhadap Bupati Kabupaten Mamasa yang lepas tanggung jawab terhadap Semua masalah dan Insiden yang terjadi di kabupaten Mamasa,” tambahnya.
Adapun tuntutan aksi dari PWMPM sebagai berikut:
- Kepala Kepolisian Resort mamasa untuk membentuk tim Guna memeriksa Oknum anggotanya yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban luka (berdarah) terhadap massa Aksi
- Menuntut Bupati dan Kapolres Mamasa bertanggung jawab penuh atas dampak yang dialami massa aksi baik luka maupun trauma.
- Meminta Bupati Mamasa untuk segerah menyelesaikan hak-hak dasar masyrakat Mamasa termasuk Gaji Sertifikasi, Tunjangan penghasilan, Gaji Honorer dan Perangkat desa.
- Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan Keadilan Tutur Nataniel Danuan.
(Rilis)
