IDENTITAS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan tahun depan tidak ada lagi masyarakat yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi kepada jajarannya saat rapat koordinasi (rakor) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bersama jajarannya, Senin (19/06/2023).
Dalam rakor itu, Fatma juga menagih data terbaru angka kemiskinan ekstrem kepada para lurah, camat hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Mana semua data warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem? Ini PR kita semua. Data harus disetor untuk mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” ujarnya.
Fatmawati menekankan untuk melakukan pendataan awal dan apa saja inovasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Saya mau tahun 2024 tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Kemiskinan ekstrem sendiri digolongkan jika masyarakat masih memiliki pemasukan di bawah 11 ribu rupiah per hari.
Dia juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar bersama-sama melakukan koordinasi apik ke camat dan lurah untuk turun memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill yang hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi menambahkan berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik lokus pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” sebutnya.
Adapun wilayah yang mendominasi berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” bebernya.
Noptiadi juga mengaku menargetkan pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu per hari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait. (***)
