IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Komisi IV DPRD Polman minta Program UHC atau sistem penjaminan kesehatan dievaluasi, hal tersebut dilakukan setelah mendapat keluhan dari Warga yang berobat masih mengeluarkan biaya.
Ketua Komisi IV DPRD Polman Rusnaedi Luwu mendapatkan pihaknya mendapat keluhan warga yang berobat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo.
“Sudah ada beberapa keluarga pasien yang melapor bahwa mereka dimintai pembayaran Karena belum punya BPJS, yang saat itu masih dalam pengusulan ke Dinas Sosial untuk di aktifkan, maka dengan alasan belum aktif BPJS nya saat dirujuk mereka dimintai pembayaran,” kata Rusnaedi dalam rilisnya, Selasa (9/5/2023).
“Maka dari itu program UHC ini perlu di Evaluasi. Kalau memang Pemerintah belum siap, sebaiknya tidak usah dilanjutkan di tahun depan, Tidak ada gunanya dapat penghargaan kalau Programnya tidak berpihak ke masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan Komisi IV DPRD Polman, Tim Banggar yang sepakati bersama TAPD. Dimana-mana, juga sering digaungkan Bupati Andi Ibrahim Masdar dalam kesempatan bertemu Masyarakat Polman.
“Bahwa kalau anda warga Polman yang sakit dan ingin mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan Rumah sakit. Cukup gunakan saja KTP Polman nya. Maka akan dilayani secara Gratis kalau belum ada BPJS. Karena itu akan langsung dimasukkan Tanggungan UHC. Tapi apalah daya karna Pemerintah belum siap dalam pelaksanaan UHC ini, artinya masih banyak yang belum paham ini program,” jelasnya.
Seharusnya menjadi perhatian penting bagi Bupati. Karena, sudah digelontarkan anggaran kurang lebih 40 M. Dengan tanggungan 96 sekian persen lebih untuk pembiayaan tanggungan UHC (sistem penjaminan kesehatan).
Supaya masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara Gratis. Utamanya bagi masyarakat kurang mampu dan yang belum punya BPJS.
Kejadian ini bukan kali pertama, Politikus Demokrat itu menyebutkan sudah beberapa kali Komisi IV memanggil RDP bahkan dilain kesempatan juga pihaknya sudah menyampaikan ke Bupati Polman.
