Sementara itu, Wakil Ketua I Dprd Polman Amiruddin merasa kecewa dengan mekanisme jalannya musrembang kali ini. Sebab dirinya dan sejumlah hadirin lainnya yang hendak menyampaikan pendapat tidak diberi kesempatan panitia musrembang.
“Namanya juga musyawarah, kita ini perlu dilibatkan sampaikan pendapat, tidak ada gunanya kita ini cuma datang duduk-duduk sedangkan pembicara sudah ditentukan. Masa perwakilan dewan tidak bicara?” kesalnya usai musrembang
Menurut Amiruddin, pada musrembang , kali ini ada beberapa usulan prioritas masyarakat yang terabaikan. Misalnya, pembangunan talud di Kecamatan Tapango serta perlunya penanganan banjir di Kecamatan Matakali dan Anreapi.
“Kalau wakil rakyat tidak bicara di musrembang nanti para kepala desa, lurah dan camat yang hadir mengira kami hanya diam tidak menyampaikan dan mengawal aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Balitbangren Polman Andi Himawan Jasin menuturkan. Dprd Polman tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat di musrembang tak lain karena mepetnya waktu. Sehingga bila Dprd Polman ingin menyampaikan aspirasi masyarakat bisa membangun komunikasi di luar musrembang dengan Balitbangren.
“Kita dengan DPRD di luar sangat gampang berkomunikasi, apalagi mepet waktu, apalagi teman-teman DPRD setiap hari juga kami dipanggil,” pungkasnya
Musrenbang ini dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua Dprd Polman Jufri Mahmud, Dandim 1402 Polman Letkol Czi Masni Etha Yanuarinedhi serta para kepala desa, lurah, OPD dan camat di seluruh wilayah Kabupaten Polman.
