“Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis Kementerian LHK dalam keberhasilan implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak,” jelasnya.
Selain itu, dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikan dan menyebarluaskan tujuan positif Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim saat ini untuk masa depan.
“Sosialisasi pada tingkat Sub Nasional ini diharapkan mendapatkan masukan terkait kekhasan daerah terlebih dalam penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kondisi ekosistem yang cukup bervariasi, selain itu juga Papua Barat memiliki kawasan perairan berupa laut dan danau serta wilayah kepulauan.
Terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat ini pihaknya bersama Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Novia Widyaningtyas, melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, di Ruang Kerja Gubernur Papua Barat di Manokwari pada 3 Februari 2023 lalu.
Ia mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sosialisasi Indonesia FOLU Net Sink dan penyusunan Rencana Kerja ini, hal ini sejalan dengan tujuan Provinsi Papua Barat yaitu Provinsi pembangunan berkelanjutan.
Untuk diketahui, sosialisasi dan penyusunan rencana kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Papua Barat akan berlangsung pada 15-16 Februari 2023 di Manokwari.
