IDENTITAS.CO.ID, POLMAN – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kelompok tani Dari kecamatan Luyo dan Kecamatan Campalagian, di ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Polma, Kamis (26/01/2023).
Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi ll DPRD Polman Rudi, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamsah Syamsuddin dan Anggota Komisi ll lainnya diantaranya, H.Juanda, Samsil, Andi Aliawanti Patajangi, Hj.Muhasbi.
Dalam kesempatan ini Ketua Komisi II DPRD Polman, Rudi mempersilahkan para petani untuk menyampaikan aspirasinya.
Salah seorang petani, Agus Salam, mengatakan, Pintu air yang ada diwilayahnya agar segera dibuka sehingga kami petani bisa kembali turun sawah untuk menanam dan juga meminta agar aturan yang ada harus direvisi kembali.
“Kenapa aturan ini hanya berlaku di Kecamatan Luyo dan Kecamatan Campalagian saja di Kecamatan Mapilli dan Kecamatan Wonomulyo orang tidak berhenti turun sawa buktinya sekarang petani di Lampa sudah mulai menanam,” Ungkapnya.
”Upayakan bulan dua air bisa mengalir ke sawah persoalan perjanjian itu bisa direvisi, Undang-Undang saja bisa direvisi apalagi perjanjian sepanjang ada kemufakatan, sisa DPRD minta kepada Pemda Kabupaten Polman untuk merevisi aturan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PSDA, Subran, mengatakan, Mengatakan Kami bekerja berdasarkan regulasi yang ada, itu perjanjian yang sudah disepakati pemerintah dan masyarakat petani tentang pola tanam.
“Saat ini masih ada beberapa titik saluran Irigasi yang dibenahi mudah-mudahan cepat selesai kami akan upayakan membuka pintu air pada pertengahan bulan Februari,” ungkapnya.
Rudi selaku Pimpinan Rapat menambahkan, Terkait selisih pendapat tentang pola tanam, Pada prinsipnya ada 2 hal yang berbeda di satu sisi ingin membuka karena ingin menanam di sisi lain ada aturan yg membatasi.
Lanjut Rudi, Kita sudah mendengar semua apa yg disampaikan kelompok tani, mengharap kebijakan secara tehnis agar Pebruari pintu air bisa terbuka.
“Segera lakukan rapat untuk membuka, bukan merobah aturan tapi mengeluarkan kebijakan khusus menghadapi puasa,” ungkapnya.
